Kalbaronlinenews.com, Pontianak, Kalimantan Barat – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Provinsi Kalimantan Barat, Syafarudin Delvin, S.H., C.in., mengecam pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, yang menyebut “Wartawan Bodrex” sebagai pengganggu kepala desa. Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak hanya melukai profesi wartawan, tetapi juga berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap insan pers yang bekerja secara profesional. Senin, (03/01/2025).
Menurut Syafarudin, penggunaan istilah yang tidak tepat dapat merugikan profesi wartawan secara keseluruhan. “Jika memang ada pihak yang dianggap melanggar etika jurnalistik, seharusnya disebut sebagai ‘oknum’, bukan menggeneralisasi seluruh Wartawan,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa wartawan memiliki peran penting sebagai kontrol sosial dan dilindungi oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) turut menyayangkan ucapan Mendes PDTT. “Pernyataan tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah semua wartawan tidak profesional. Padahal, justru banyak wartawan yang mengungkap kasus-kasus penyimpangan di tingkat desa,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia, NR Icang Rahardian, mengecam keras pernyataan Yandri Susanto dan meminta agar yang bersangkutan segera mengklarifikasi ucapannya. “Kami menuntut permintaan maaf secara resmi. Jika tidak, kami akan terus mengawal dan mendesak Presiden untuk mengambil tindakan tegas,” tegasnya.
Pernyataan Yandri Susanto yang menyebut “Wartawan Bodrex” telah memicu gelombang protes dari berbagai organisasi pers di Indonesia. Mereka menegaskan bahwa pejabat publik harus lebih bijak dalam memilih kata-kata agar tidak menimbulkan generalisasi negatif terhadap profesi tertentu.
(Redaksi)